Regulasi

UNDANG-UNDANG

1. UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
2. Penjelasan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
3. UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
4. UU No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
5. UU No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.
6. UU No. 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
7. UU No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
8. UU No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
9. UU No. 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan Di Perusahaan
10. UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
11. UU No. 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun
12. UU No. 39/2004: Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri

PERATURAN PEMERINTAH

1. PP No. 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah.
2. Penjelasan PP. No. 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah.
3. PP. No. 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek.
4. Penjelasan PP. No. 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek.
5. PP No. 79 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas PP. No. 14 Tahun 1993.
6. Penjelasan Atas PP. No. 79 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas PP. No. 14 Tahun 1993.

INPRES & KEPRES

1. No. 9/2013: Penetapan Kebijakan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja.

KEPMENAKERTRANS

1. KEP.49/MEN/2004: Struktur dan Skala Upah.
2. KEP.48/MEN/2004: Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan PP dan PKB.
3. KEP.51/MEN/IV/2004: Istirahat Panjang Pada Perusahaan Tertentu.
4. KEP.67/MEN/IV/2004: Pelaksanaan Program Jamsostek Bagi TKA
5. KEP.102/2004: Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur
6. KEP.232/MEN/2003: Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah.
7. KEP.255/MEN/2003: Tata Cara Pembentukan dan Susunan LKS Bipartit.

PERMENAKERTRANS

1. PER.01/MEN/1981: Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja.
2. PER-04/MEN/1994: THR Keagamaan Bagi Pekerja di Perusahaan
3. PER.16/MEN/XI/2011: Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan PP Serta Pembuatan dan Pendaftaran PKB
4. No. 19 Tahun 2012: Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain. 
5. No. 7 Tahun 2013: Upah Minimum

KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Putusan No. 115/VII/2009: Pembuatan PKB
2. Putusan 19/PUU-IX/2011: Gugatan atas pasal 164 (3) UU Ketenagakerjaan.
3. Putusan No. 27/PUU-IX/2011: Gugatan atas pasal 65 (7) dan pasal 66 (2) UU Ketenagakerjaan. 
4. Putusan No. 37/PUU-IX/2011: Gugatan atas pasal 155 (2) UU Ketenagakerjaan.
5. Putusan No. 100/PUU-X/2012: Jangka Waktu Menuntut Upah

SURAT EDARAN

1. SE.04/MEN/VIII/2013: Pedoman Pelaksanaan Permenakertrans 19/2012.

STANDAR INTERNATIONAL

1. Konvensi ILO No. 81: Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri dan Perdagangan (UU No. 21/2003)
2. Konvensi ILO No. 96: Hak Berorganisasi dan Berunding Bersama.
3. Konvensi ILO No. 98: Berlakunya Dasar-Dasar Dari Hak Untuk Berorganisasi Dan Untuk Berunding Bersama. (UU No. 18/1956)
4. Konvensi ILO NO. 100: Pengupahan Bagi Laki-Laki dan Wanita Untuk Pekerjaan Yang Sama Nilainya. (UU No. 80/1957).
5. Konvensi ILO No. 111: Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan.
6. Pedoman OECD Bagi Perusahaan Multinasional.
7. Konvensi PBB: Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. (UU No. 07/1984).