Jumat, 21 Juli 2017

TIM ADVOKASI SELAMATKAN KPK DARI ANGKET DPR

Pendaftaran judicial review  hak angket ke Mahkamah Konstitusi, 20 Juli 2017


Jakarta, 19 Juli 2017
 
Kepada yang Terhormat,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
di Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat 10110




Perihal:
Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17  Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945


Dengan hormat,

Perkenankanlah kami:

Muhamad Isnur, S.H.I.
Febi Yonesta, S.H.,
Arip Yogiawan, S.H.
Donal Fariz, S.H.
Lalola Easter, S.H.
Yunita, S.H., LL.M.
Eny Rofiatul N., S.H.
Nelson Ferdinand Saragih, S.H.
Anggi Sitorus, S.H., M.H.,
Citra Referandum, S.H.
Ayu Eza Tiara, S.H., S.Sy.

Alghiffari Aqsa, S.H.
Tommy Albert M. Tobing, S.H.
Pratiwi Febry, S.H.
Nelson Nikodemus Simamora, S.H.
Arif Maulana, S.H., M.H.
Bunga M.R. Siagian, S.H.
Oky Wiratama S., S.H.
Matthew Michelle Lenggu, S.H.
Alldo Fellix Januardy, S.H.
Jane Aileen, S.H., LL.M.

Kesemuanya adalah Advokat dan/atau Pengabdi Bantuan Hukum, yang tergabung dalam TIM ADVOKASI SELAMATKAN KPK DARI ANGKET DPR, memilih domisili hukum di Kantor YLBHI di Jalan Diponegoro Nomor 74 Jakarta Pusat Telp. 021-3929840, Fax. 021-31930140, dalam hal ini bertindak bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama:


1.
Nama
:
DR. Busyro Muqoddas

TTL

Yogyakarta, 17 Juli 1952

Alamat
:
Tegalsari UH VI/I 13, Yogyakarta

Pekerjaan
:
Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Kewarganegaraan
:
Indonesia

Nomor NPWP
:
08.961.601.5-541.000

Selanjutnya disebut ________________________________________________PEMOHON I




2.
YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA, Badan Hukum Yayasan berkedudukan di Jakarta Pusat, yang telah terdaftar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : AHU-7352.AH.01.04 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Yayasan Berdasarkan Akta Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si. Nomor 186 tanggal 19 Oktober 2011, berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 74 Menteng, Jakarta Pusat, yang kemudian diperbaiki dan/atau diubah dengan Keputusan  Menteri Hukum dan HAM  Nomor : AHU-AH.01.06-0005353 Tentang Penerimaan Perubahan Data berdasarkan Akta Notaris Nomor 21, Tanggal 23 Mei 2017 Yang dibuat oleh Notaris Titi Indrasari, SH,
Dalam hal ini diwakili oleh :

Nama
:
Asfinawati, S.H.

TTL
:
Bitung, 26 November 1976

Alamat
:
Jl. Laksamana Martadinata III, RT/RW 001/002, Kelurahan Kota Lama, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur

Jabatan
:
Ketua Umum Pengurus

Kewarganegaraan
:
Indonesia





Nama
:
Siti Rakhma Mary Herwati, S.H., M.Si., M.A.

TTL
:
Semarang, 16 Februari 1977

Alamat
:
Jl. Tlogo Biru II, RT/RW 015/027, Desa Tlogosari Kulon,  Kecamatan Pedurungan Kulon, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah

Jabatan
:
Ketua Bidang Manajemen Pengetahuan

Kewarganegaraan
:
Indonesia

Selanjutnya disebut _______________________________________________PEMOHON II




3.
KONFEDERASI PERSATUAN BURUH INDONESIA (KPBI), Organisasi Serikat Buruh/Serikat Pekerja sebagaimana dimaksud dalam UU 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Buruh, dengan Tanda Bukti Pencatatan Pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 2201/X/FSP/III/2016 Tanggal 03 Oktober 2016, dalam hal ini diwakili oleh :

Nama
:
ILHAMSYAH

TTL
:
Payakumbuh, 11 Mei 1972

Alamat
:
Jl. Margasatwa No. 72, RT/RW 004/001, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta

Jabatan
:
Ketua Umum

Kewarganegaraan
:
Indonesia





Nama
:
DAMAR PANCA MULYA

TTL
:
Jakarta, 23 November 1983

Alamat
:
Gg. Nanggala No.45, RT/RW 006/003, Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta,

Jabatan
:
Sekretaris Jenderal

Kewarganegaraan
:
Indonesia  

Selanjutnya disebut ______________________________________________PEMOHON III




4.
Indonesia Corruption Watch,

Nama
:
Adnan Topan Husodo

TTL
:
Semarang, 5 Mei 1976

Alamat
:
Bukit Pamulang Indang B12/5 RT 01/RW 09 Pamulang Barat, Tangerang Selatan

Jabatan
:
Koordinator ICW

Kewarganegaraan
:
Indonesia

Selanjutnya disebut _______________________________________________PEMOHON IV


Untuk selanjutnya, secara keseluruhan pemohon tersebut disebut PARA PEMOHON. Para Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang pada pokoknya sebagai berikut: