Kamis, 21 Juni 2018

Victory for Indonesian pulp and paper workers

Strike port workers at Tarahan Lampung
A strike on 13 June by IndustriALL Global Union affiliate, FSP2KI, involving 500 outsourcing workers at one of Indonesia’s biggest pulp and paper companies, has led to significant gains for workers. 
It is the first time that workers at five different outsourcing companies have gone on strike in two locations at the same time in Indonesia, according to FSP2KI. All the companies, which are based in South Sumatra and Lampung, serve operations at the Tanjungenim Lestari Pulp and Paper company.  
About five hours after the strike, Kaliguma Transindo, which operates Tanjungenim Lestari’s port in Lampung Province, adhered to workers’ demands to have wage increases taken into effect from 1 January 2018. However, Ahmad Hafids, the local port trade union leader in Lampung, said it would not stop the strike until workers' demands in South Sumatra were also met. The port workers’ strike was particularly damaging to Tanjungenim Lestari because it meant that pulp could not be exported, which has a knock-on effect of filling the warehouse and slowing down production in South Sumatra. 
On 14 June, following ten hours of negotiations attended by unions, outsourcing companies and Tanjungenim Lestari management, the parties reached a milestone agreement that guarantees continuity of permanent work if there is a change in a contractor company.  
Furthermore, temporary workers who have been employed for more than a year at Wira Putra Perkasa, a service company loading and unloading raw materials at the mill, and the Mayapada Clinic Pratama, a healthcare provider for mill workers and their families, will now get permanent jobs as required under Indonesian law.
FSP2KI has also managed to secure guarantees on working hours, work safety, social security and freedom of association. 
Significantly, under the agreement, Tanjungenim Lestari Pulp and Paper, as a principal company is responsible for the implementation of the results of the negotiation.
The strikers were boosted by solidarity support from IndustriALL, Australian union CFMEU, IndustriALL Indonesia Council, IndustriALL affiliates in the pulp and paper sector, as well as other unions at the companies. 
Tanjungenim Lestari Pulp and Paper employs around 2,500 workers of which more than 1,700 are employed at outsourcing firms.  
IndustriALL’s assistant general secretary, Kemal Özkan, said: 
“We congratulate FSP2KI on their significant victory which will improve the lives and job security for hundreds of outsourced workers providing essential services to Tanjungenim Lestari Pulp and Paper. By coming together from five different companies, these workers have shown the power in a union.” 
Brother Irman, a local FSP2KI union leader in South Sumatra, says: “This is just the beginning of the fight because there are still many outsourced workers who are enslaved and have not joined the union. But we have shown that we are strong and that we are not alone.”  
Resource:http://www.industriall-union.org/victory-for-indonesian-pulp-and-paper-workers

Senin, 11 Juni 2018

Pekerja Outsourcing PT. Tanjungenim Lestari Pulp and Paper mogok kerja menjelang Idul Fitri

Perundingan antara pekerja, Dinas tenaga Kerja Muara Enim dan Perusahaan mengalami deadlock
Serikat Pekerja Kontraktor PT Tanjungenim Lestari Pulp and Paper (SPK PT TeL) akan melakukan mogok kerja apda 13-15 Juni 2018 atau beberapa hari menjelang hari raya Idul Fitri. Aksi menghentikan produksi di perusahaan kelas dunia itu dilakukan karena serikat menemukan pelanggaran Undang-undang 13/2003 tentang Ketenagakerjaan yang massif.
Buruh memutuskan melakukan aksi mogok pada bulan ramadhan karena menganggap bulan puasa merupakan momen yang baik. “Kalau bagi orang muslim , bulan suci ramdhan adalah bulan yang penuh berkah. Mungkin kawan-kawan mendapatkan berkah dengan momen ini,” kata Ketua SPK PT TeL Irman Saputra.
Aksi mogok itu akan dilakukan oleh 148 orang pekerja outsourcing dari berbagai kontraktor di perusahaan investasi asal Jepang tersebut. Unit perusahaan kontraktor tersebut antara lain PT. Wira Putra Perkasa, PT. Mayapada Klinik Pratama, PT. Inti Bumi Mas, dan PT. Fajar Muara indah. Semuanya adalah vendor di PT Tanjungenim Lestari Pulp and Paper. Perusahaan itu bergerak di bidang bahan baku kertas ekspor yang beralamat di Desa Tebat Agung Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan.
Serikat Pekerja Kontraktor PT Tel berafiliasi dengan Federasi Serikat Pekerja Pulp dan Kertas Indonesia ( FSP2KI ) serta berafiliasi dengan Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia ( KPBI ) dan secara Internasional berafiliasi dengan Industriaal Global Union yang berpusat di Jenewa Swiss.
Para pekerja outsourcing di SPK PT TeL dalam aksi tersebut mendesak perusahaan menjalankan Undang-undang 13/2003 tentang Ketenagakerjaan untuk memberikan hak normatif buruh, terutama menyangkut kepastian kerja. Ketua SPK PT TeL Irman Saputra menyebutkan pelanggaran paling massif adalah kontrak (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau PKWT) berkepanjangan.
Contohnya anggota SPK PT Tel di Unit PT Wira Putra Perkasa telah bekerja lebih dari satu tahun tanpa perjanjian kerja maka berdasarkan Pasal 50 jo. Pasal 51 UU Ketenagakerjaan. Pasal itu menyebutkan hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh, yang mana perjanjian kerja dapat dibuat secara tertulis atau lisan.
Akan tetapi, terdapat pengecualian dalam hal perjanjian kerja untuk kontrak (“PKWT”). Dalam Pasal 57 UU Ketenagakerjaan ditegaskan bahwa PKWT harus dibuat secara tertulis,berbahasa Indonesia, dan huruf latin. PKWT yang dibuat tidak tertulis dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu (“PKWTT”) atau berstatus karyawan tetap.
Namun dalam perundingan bipartit dan triparti pihak perusahaan tidak melakukan pengangkatan status menjadi karyawan tetap. “SPK PT Tel menolak pengangkatan pekerja di unit PT Wira Putra Perkasa memakai persyaratan berdasarkan UU No 13 tahun 2003,” kata Irman yang juga menjadi tim Perunding SPK PT Tel.
Selain itu, SPK PT TeL mendapati hubungan kerja kontrak tanpa perjanjian tertulis seperti di unit PT Mayapada Klinik Pratama. Unit ini merupakan salah satu Perusahaan kontraktor pengelola kesehatan untuk Pekerja PT. Tanjungenim Lestari Pulp and Paper. Meski sudah empat kali berganti vendor, 12 pekerjanya tidak pernah mendapatkan perjanjian kerja meski melakukan pekerjaan yang bersifat terus menerus. “Maka berdasarkan UU No13 tahun 2003 pasal 59 demi hukum status hubungan kerja menjadi PKWTT (karyawan tetap) dan PT Mayapada Klinik Pratama wajib mengeluarkan SK pengangkatan seluruh pekerja Klinik PT. Tanjungenim Lestari Pulp and Paper,” ujar Pengguru SPK PT Tel Unit Klinik, Rival.
Pada perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh, berdasarkan Pasal 66 ayat (2) huruf b UU No. 13/2003 menyebutkan hubungan kerja pada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh bersifat tetap jika tidak memenuhi syarat dan ketentuan pasal 59 UU 13/2003.
Tidak adanya kepastian kerja telah berakibat PHK semena-mena pada 20 anggota di unit PT Inti Bumi Mas ( PT IBM ). Pada 31 Mei 2018, mmanajeme mem-PHK sepihak dengan alasan Kontrak kerja dengan Perusahaan pemberi kerja telah terputus. Tidak ada perundingan sebelum PHK tersebut. “SPK TeL menegaskan untuk tetap menolak PHK Sepihak yang di lakukan oleh PT Inti Bumi Mas,” kata Armaat selaku pengurus SPK PT Tel Unit PT IBM.
Tidak adanya kejelasan kontrak juga menjadi hulu pelanggaran-pelanggaran ketenagakerjaan lain. Sebanyak 15 anggota di unit PT Fajar Muara Indah bekerja di bawah penghisapan karena upah di bawah Upah Minimum Sektoral, tanpa jaminan sosial dan hak cuti, dan lembur tidak dibayar. “Alat pelindung diri tidak pernah diberikan kepada pekerja sejak mulai bergabung,” protes Imron selaku pengurus SPK PT Tel unit PT Fajar Muara Indah.
PT Tanjungenim Lestari Pulp and Paper selaku pemberi kerja tidak pernah memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran – pelanggaran yang di lakukan oleh Perusahaan kontraktornya. Bahkan perusahaan pemberi kerja berkesan tutup mata dan melepas tanggungjawab terhadap pekerja Outsourcingnya. Mereka beranggapan bahwa pekerja Outsourcing tidak penting karena bukan karyawan tetap PT TeL.
SPK PT TeL melihat perusahaan induk PT TeL seharusnya bisa mencegah PHK dengan alasan pemutusan kontrak kerja dengan vendor. Ini merujuk pada pasal 4 butir 3, Kepmenakertrans No. Kep-101/MEN/VI/2004 tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh (khusus untuk perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh). Pasal tersebut menyebutkan “penegasan bahwa (suatu)perusahaan penyedia jasa pekerja buruh, bersedia menerima pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja buruh sebelumnya untuk jenis-jenis pekerjaan yang terus-menerus ada di perusahaan pemberi kerja dalam hal terjadi penggantian perusahaan penyedia jasa pekerja buruh”.
Artinya, pekerja/buruh yang bekerja sebagai “karyawan” outsourcing pada suatu perusahaan (user) yang nota-bene non-organik, tetap dijamin kelangsungan hubungan kerjanya, walau selalu berganti “bendera” atau vendor outsourcing.
Demikian juga, dengan adanya kewajiban memberikan surat keterangan experience letter, maka upah pekerja/buruh dimaksud tidak lagi harus dengan standar upah minimum, akan tetapi harus disesuaikan dengan masa kerja dan kompetensinya.
SPK PT TeL mendesak perusahaan menjalankan prinsip perlindungan karyawan outsourcing atau Transfer of Undertaking Protection of Employment (TUPE). Prinsip ini adalah jaminan kelangsungan hubungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh dengan penghargaan masa kerja (experience) serta penerapan ketentuan kesejahteraan (upah) yang sesuai dengan pengalaman dan masa kerja yang dilalui seseorang pekerja/buruh.
Untuk itu, SPK PT TEL Mendesak:
1. PT Wira Putra Perkasa segera menerbitkan SK pengangkatan Semua Pekerja tanpa Syarat
2. PT Mayapada Klinik Pratama segera menerbitkan SK pengangktan semua pekerja Klinik PT Tanjungenim Lestari Pulp and Paper
3. PT Inti Bumi Mas segera membayar hak – hak 20 orang Pekerja tekait PHK sepihak
4. PT.Fajar Muara Indah segera penuhi hak Normatif
5. PT Tanjungenim Lestari Pulp and Paper selaku perusahaan pemberi kerja wajib menjamin kelangsungan kerja seluruh pekerja kontraktor yang tergabung sebagai Anggota Serikat Pekerja Kontraktor PT Tanjungenim Lestari Pulp and Paper

Siaran Pers, Serikat Pekerja Kontraktor PT Tanjungenim Lestari Pulp and Paper (TEL), Sabtu 9 Juni 2018

Jumat, 21 Juli 2017

TIM ADVOKASI SELAMATKAN KPK DARI ANGKET DPR

Pendaftaran judicial review  hak angket ke Mahkamah Konstitusi, 20 Juli 2017


Jakarta, 19 Juli 2017
 
Kepada yang Terhormat,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
di Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat 10110




Perihal:
Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17  Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945


Dengan hormat,

Perkenankanlah kami:

Muhamad Isnur, S.H.I.
Febi Yonesta, S.H.,
Arip Yogiawan, S.H.
Donal Fariz, S.H.
Lalola Easter, S.H.
Yunita, S.H., LL.M.
Eny Rofiatul N., S.H.
Nelson Ferdinand Saragih, S.H.
Anggi Sitorus, S.H., M.H.,
Citra Referandum, S.H.
Ayu Eza Tiara, S.H., S.Sy.

Alghiffari Aqsa, S.H.
Tommy Albert M. Tobing, S.H.
Pratiwi Febry, S.H.
Nelson Nikodemus Simamora, S.H.
Arif Maulana, S.H., M.H.
Bunga M.R. Siagian, S.H.
Oky Wiratama S., S.H.
Matthew Michelle Lenggu, S.H.
Alldo Fellix Januardy, S.H.
Jane Aileen, S.H., LL.M.

Kesemuanya adalah Advokat dan/atau Pengabdi Bantuan Hukum, yang tergabung dalam TIM ADVOKASI SELAMATKAN KPK DARI ANGKET DPR, memilih domisili hukum di Kantor YLBHI di Jalan Diponegoro Nomor 74 Jakarta Pusat Telp. 021-3929840, Fax. 021-31930140, dalam hal ini bertindak bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama:


1.
Nama
:
DR. Busyro Muqoddas

TTL

Yogyakarta, 17 Juli 1952

Alamat
:
Tegalsari UH VI/I 13, Yogyakarta

Pekerjaan
:
Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Kewarganegaraan
:
Indonesia

Nomor NPWP
:
08.961.601.5-541.000

Selanjutnya disebut ________________________________________________PEMOHON I




2.
YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA, Badan Hukum Yayasan berkedudukan di Jakarta Pusat, yang telah terdaftar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : AHU-7352.AH.01.04 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Yayasan Berdasarkan Akta Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si. Nomor 186 tanggal 19 Oktober 2011, berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 74 Menteng, Jakarta Pusat, yang kemudian diperbaiki dan/atau diubah dengan Keputusan  Menteri Hukum dan HAM  Nomor : AHU-AH.01.06-0005353 Tentang Penerimaan Perubahan Data berdasarkan Akta Notaris Nomor 21, Tanggal 23 Mei 2017 Yang dibuat oleh Notaris Titi Indrasari, SH,
Dalam hal ini diwakili oleh :

Nama
:
Asfinawati, S.H.

TTL
:
Bitung, 26 November 1976

Alamat
:
Jl. Laksamana Martadinata III, RT/RW 001/002, Kelurahan Kota Lama, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur

Jabatan
:
Ketua Umum Pengurus

Kewarganegaraan
:
Indonesia





Nama
:
Siti Rakhma Mary Herwati, S.H., M.Si., M.A.

TTL
:
Semarang, 16 Februari 1977

Alamat
:
Jl. Tlogo Biru II, RT/RW 015/027, Desa Tlogosari Kulon,  Kecamatan Pedurungan Kulon, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah

Jabatan
:
Ketua Bidang Manajemen Pengetahuan

Kewarganegaraan
:
Indonesia

Selanjutnya disebut _______________________________________________PEMOHON II




3.
KONFEDERASI PERSATUAN BURUH INDONESIA (KPBI), Organisasi Serikat Buruh/Serikat Pekerja sebagaimana dimaksud dalam UU 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Buruh, dengan Tanda Bukti Pencatatan Pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 2201/X/FSP/III/2016 Tanggal 03 Oktober 2016, dalam hal ini diwakili oleh :

Nama
:
ILHAMSYAH

TTL
:
Payakumbuh, 11 Mei 1972

Alamat
:
Jl. Margasatwa No. 72, RT/RW 004/001, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta

Jabatan
:
Ketua Umum

Kewarganegaraan
:
Indonesia





Nama
:
DAMAR PANCA MULYA

TTL
:
Jakarta, 23 November 1983

Alamat
:
Gg. Nanggala No.45, RT/RW 006/003, Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta,

Jabatan
:
Sekretaris Jenderal

Kewarganegaraan
:
Indonesia  

Selanjutnya disebut ______________________________________________PEMOHON III




4.
Indonesia Corruption Watch,

Nama
:
Adnan Topan Husodo

TTL
:
Semarang, 5 Mei 1976

Alamat
:
Bukit Pamulang Indang B12/5 RT 01/RW 09 Pamulang Barat, Tangerang Selatan

Jabatan
:
Koordinator ICW

Kewarganegaraan
:
Indonesia

Selanjutnya disebut _______________________________________________PEMOHON IV


Untuk selanjutnya, secara keseluruhan pemohon tersebut disebut PARA PEMOHON. Para Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang pada pokoknya sebagai berikut: