Hidup Buruh

Kamis, 22 Agustus 2013

KBN Bangun Kawasan Industri Baru Senilai Rp 10 T | bisnis | Tempo.co

KBN Bangun Kawasan Industri Baru Senilai Rp 10 T | bisnis | Tempo.co
Kirimkan Ini lewat EmailBlogThis!Bagikan ke XBerbagi ke FacebookBagikan ke Pinterest

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Posting Lebih Baru Posting Lama Beranda
Langganan: Posting Komentar (Atom)
  • Beranda
  • Referensi
  • Bulletin
  • Regulasi
  • Alat

Popular Posts

  • Gerakan Buruh untuk Rakyat Desak Mahkamah Agung Revisi Surat Edaran tentang Hubungan Industrial
    Gerakan Buruh untuk Rakyat Desak Mahkamah Agung Revisi Surat Edaran tentang Hubungan IndustrialGabungan organisasi Gerakan Buruh untuk ...
  • Paus Fransiskus kecam perbudakan buruh di Bangladesh | merdeka.com
    Paus Fransiskus kecam perbudakan buruh di Bangladesh | merdeka.com
  • Inventarisasi SEMA Mengenai PHI, 2012-2018
    M ahkamah Agung (MA) menerapkan Sistem Kamar yang salah satunya bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan.  ...
  • Karyawan PT Leces Istigasah - KOMPAS.com
    Karyawan PT Leces Istigasah - KOMPAS.com
  • Petisi: SPK PT Tel MELAWAN PHK
    Klik disini untuk menandatangani petisi Serikat Pekerja Kontraktor PT Tanjungenim Lestari Pulp and Paper (SPK PT TEL) terus melakuk...
  • Pentingnya Desk/Unit Pidana Perburuhan di Kepolisian
    Pendahuluan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan memuat sanksi pidana terhadap yang melanggarnya. Namun dalam praktek, ketentua...
  • KERTAS POSISI UPAH PROSES, KEGAGALAN MAHKAMAH AGUNG MEWUJUDKAN KEPASTIAN DAN KEADILAN HUKUM
      I.       Pendahuluan Istilah upah proses tidak ada dalam peraturan perundang-undangan tetapi muncul dalam praktek.    Pasal 155 a...
  • Hong Kong: Pertahankan hak buruh pelabuhan untuk mogok
    Hong Kong: Pertahankan hak buruh pelabuhan untuk mogok
  • MAKALAH PENELITIAN TINJAUAN YURIDIS DAN EMPIRIS PERIHAL INDIKATOR PENGHITUNGAN UPAH MINIMUM DAN EFEKTIFITAS PENERAPANNYA DALAM SISTEM PENGUPAHAN DI INDONESIA
    MAKALAH PENELITIAN TINJAUAN YURIDIS DAN EMPIRIS PERIHAL INDIKATOR PENGHITUNGAN UPAH MINIMUM DAN EFEKTIFITAS PENERAPANNYA DALAM SISTEM PEN...
  • ADVOKASI ASPEK HUKUM KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3) DI INDONESIA[1]
    A.       PENDAHULUAN Perlindungan dan pemenuhan hak atas kesehatan dan keselematan kerja (K3) bagi pengusaha maupun bagi buruh dan orga...

Media Nasional

Perpustakaan Perburuhan
Pekerjaan Baik
Koran Perjoengan
Koran Buruh
LabourStart Indonesia
Berita Buruh Indonesia
Majalah Sedane

Media Internasional

LabourStart
RadioLabour

Lain-lain

TURC
LBH Jakarta
Hukum Online
Gajimu.com

Arsip

Kunjungan
Tema Sederhana. Diberdayakan oleh Blogger.